Pelemahan Rupiah di Tengah Proyek Ambisius yang Dipaksakan

Sumber foto: Moh. Ridho Ilahi Robbi (Ketum PC IMM Sumenep)

DPDIMMJATIM - Dalam enam bulan terakhir, Rupiah bergerak dalam tekanan yang tidak bisa lagi dianggap sekadar “gejolak musiman”. Pada Mei 2026, nilai tukar Rupiah telah berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS, mendekati titik terlemah sepanjang sejarah modern Indonesia. Pada saat yang sama cadangan devisa Bank Indonesia mulai tergerus akibat intervensi menjaga Rupiah, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap negatif pada kisaran 0,5–1,3% PDB, dan utang pemerintah mendekati Rp10.000 triliun. 

Situasi ini menjadi penting karena pelemahan mata uang bukan hanya soal angka kurs. Nilai tukar adalah refleksi kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan negara. Ketika Rupiah terus melemah meski Bank Indonesia melakukan intervensi agresif, maka persoalannya tidak lagi semata eksternal. Pasar mulai membaca adanya risiko struktural dari kebijakan fiskal domestik. 

Di titik inilah proyek-proyek ambisius pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan pembentukan Koperasi Desa perlu dikaji secara lebih rasional, bukan sekadar politis.

Program Makan Bergizi Gratis secara moral memang mudah diterima publik. Tidak ada yang menolak peningkatan gizi anak. Namun dalam ilmu ekonomi makro, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari niat baiknya, melainkan dari kemampuan negara membiayainya secara berkelanjutan.

Masalah utama MBG adalah skalanya yang sangat besar di tengah fondasi fiskal yang sedang rapuh. Program ini membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah, distribusi nasional, rantai pasok pangan stabil, dan pasokan bahan baku yang sebagian masih bergantung pada impor. Dari sinilah persoalan moneter muncul. Ketika Rupiah melemah, biaya impor pangan ikut naik. Gandum, susu, bahan pengolahan makanan, hingga komponen logistik berbasis energi menjadi lebih mahal. Artinya, semakin lemah Rupiah, semakin mahal biaya menjalankan MBG.

Analoginya sederhana: “Negara sedang membawa ember bocor, tetapi memilih mengisi kolam renang sekaligus.” Secara fiskal, pengeluaran besar seperti MBG berpotensi memperlebar defisit anggaran, meningkatkan kebutuhan utang baru, dan memperbesar tekanan terhadap pasar obligasi pemerintah.

Sementara secara moneter akibat dari Program MBG yakni impor bahan baku memperbesar permintaan dolar, cadangan devisa lebih cepat terkuras, dan Rupiah makin tertekan. Pasar keuangan biasanya tidak menghukum program sosialnya, tetapi menghukum ketidaksiapan fiskalnya.Itulah sebabnya investor mulai sensitif terhadap proyek-proyek pengeluaran jumbo di tengah tren pelemahan Rupiah.

Gagasan memperkuat ekonomi desa sebenarnya penting. Namun masalah muncul ketika negara mencoba menyeragamkan pembentukan koperasi desa secara top-down. Ekonomi desa di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan dari mulai karakter produksi yang berbeda, akses pasar yang berbeda, kemampuan SDM berbeda, dan literasi keuangan juga sangat timpang. Ketika koperasi dipaksakan secara administratif, yang lahir sering kali bukan lembaga ekonomi sehat, melainkan birokrasi baru.

Indonesia memiliki sejarah panjang koperasi formalitas seperti hanya aktif saat dana turun, mati saat proyek selesai. Masalah yang lebih serius adalah potensi risiko keuangan. Banyak desa belum memiliki kemampuan manajemen kredit, tata kelola akuntansi, mitigasi risiko usaha, maupun pengawasan internal memadai. 

Jika koperasi dipaksa menjadi saluran pembiayaan tanpa kesiapan kapasitas, maka yang terjadi adalah kredit macet, moral hazard, hingga potensi gagal bayar yang akhirnya membebani lembaga keuangan daerah atau bank penyalur.

Dalam bahasa sederhana: Negara seperti memaksa semua orang membuka toko, padahal belum semua tahu cara menghitung untung-rugi.

Akibatnya, koperasi rawan berubah menjadi proyek administrasi, alat distribusi anggaran, atau ruang baru korupsi tingkat lokal. Dan ketika proyek seperti ini dibiayai besar-besaran di tengah Rupiah melemah, pasar melihat satu sinyal berbahaya yakni pengeluaran negara tumbuh lebih cepat daripada kapasitas ekonominya. Banyak orang menganggap pelemahan Rupiah hanyalah persoalan teknis pasar uang. Padahal dampaknya sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Jika tren ini terus berlangsung sementara proyek-proyek besar tetap dipaksakan tanpa evaluasi fiskal yang ketat, Indonesia menghadapi beberapa risiko serius.

Ketika Rupiah melemah, BBM lebih mahal, pangan impor naik, bahan baku industri melonjak. Akibatnya harga kebutuhan pokok naik perlahan. Hal Ini disebut imported inflation atau inflasi yang “diimpor” akibat pelemahan mata uang.

Kebanyakan perusahaan Indonesia memiliki utang dalam dolar. Jika Rupiah jatuh tentunya cicilan utang otomatis membengkak, laba perusahaan tergerus, risiko PHK meningkat.

Sektor yang paling rentan biasanya manufaktur, energi, farmasi, dan industri berbahan impor.

Krisis modern tidak selalu dimulai dari bank runtuh seperti 1998. Krisis hari ini bisa dimulai dari hilangnya kepercayaan investor, capital outflow, dan lonjakan biaya utang negara.

Kalau pasar mulai percaya bahwa pemerintah terlalu agresif membelanjakan APBN, Bank Indonesia kehilangan independensi, dan defisit terus melebar, maka tekanan terhadap Rupiah bisa menjadi spiral.

Investor keluar → Rupiah jatuh → impor mahal → inflasi naik → suku bunga naik → ekonomi melambat.

Dan berbeda dengan 1998 yang dipicu kolaps perbankan dan utang valas swasta, krisis masa kini bisa datang dari kombinasi tekanan fiskal, hilangnya kredibilitas kebijakan, dan ketergantungan impor di tengah pelemahan mata uang.

Negara Perlu Rem, Bukan Tambahan Gas. Dalam situasi Rupiah rapuh, pemerintah seharusnya memprioritaskan stabilitas, bukan ekspansi fiskal agresif.

Ekonomi ibarat kendaraan di jalan licin, saat ban mulai tergelincir, langkah paling berbahaya adalah menginjak gas terlalu dalam. Sayangnya, kecenderungan pemerintah saat ini justru memperluas proyek berskala besar sekaligus, seolah ruang fiskal Indonesia tidak memiliki batas.

Padahal disiplin fiskal adalah fondasi utama menjaga kepercayaan pasar. Untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan kita? Pertama prioritaskan stabilitas rupiah. Pemerintah perlu menahan ekspansi belanja non-prioritas, menjaga defisit tetap terkendali, dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia tanpa mengganggu independensi moneter.

Kedua tunda atau evaluasi program jumbo. Program seperti MBG perlu dilakukan bertahap, dimulai dari daerah rawan stunting, menggunakan bahan pangan lokal, dan berbasis kapasitas fiskal riil. Bukan langsung berskala nasional tanpa kesiapan rantai pasok.

Ketiga reformasi koperasi berbasis organik. Koperasi desa sebaiknya tumbuh dari: kebutuhan pasar, kekuatan produksi lokal, dan inisiatif masyarakat sendiri. Negara cukup menjadi fasilitator seperti pelatihan, akses pasar, digitalisasi, dan pendampingan akuntansi. Bukan memaksakan struktur seragam dari pusat.

Keempat fokus pada ekspor desa. Daripada membangun koperasi administratif, pemerintah lebih baik membantu desa menghasilkan produk ekspor, memperkuat hilirisasi pangan, memperbaiki logistik, dan membuka akses pasar global bagi UMKM desa.

“Karena mata uang kuat lahir dari produksi yang kuat, bukan proyek yang besar.”

Pelemahan Rupiah hari ini seharusnya dibaca sebagai peringatan dini, bukan sekadar fluktuasi pasar. Masalah utamanya bukan hanya tekanan global, tetapi ketidakselarasan antara ambisi pengeluaran negara dan kapasitas ekonomi nasional. Jika pemerintah terus memaksakan proyek-proyek besar tanpa disiplin fiskal dan tanpa evaluasi dampak moneter yang matang, maka Rupiah akan terus kehilangan daya tahannya. 

Dan ketika kepercayaan pasar runtuh, biaya yang dibayar bukan hanya oleh negara, tetapi oleh seluruh rakyat melalui harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang melemah, dan daya beli yang terus terkikis.***

Penulis: Moh. Ridho Ilahi Robbi (Ketua Umum PC IMM Sumenep)

Editor: Tiffany's