Tindak Lanjuti Aksi Massa, PC IMM Sidoarjo Geruduk DPRD Kabupaten Sidoarjo Untuk Audiensi Bersama DPRD dan Dinas

Sumber foto: PC IMM Sidoarjo

DPDIMMJATIM - Pada 1 Juli 2026 jajaran Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo resmi menggelar audiensi taktis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo hari ini. Langkah ini diambil sebagai kelanjutan langsung untuk mengawal dan menuntut jawaban atas aksi demonstrasi yang digelorakan kader IMM sebelumnya. Kehadiran delegasi mahasiswa ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, bersama anggota dewan, Zahlul Yussar, serta jajaran dinas terkait yang meliputi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo.

Audiensi dibuka oleh Fiki Faadhil Dzaki Aqli selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi. Dalam pengantarnya, Fiki menegaskan posisi mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat.

"Kehadiran kami bukan untuk menciptakan konflik, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kritik demi kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kami membawa isu strategis nasional seperti kenaikan harga Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga disahkannya RUU Polri yang mengancam supremasi sipil. Selain itu, kami membawa sejumlah persoalan krusial yang dihadapi langsung oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar DPRD mengambil langkah nyata melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya," tegas Fiki.

Memasuki substansi tuntutan nasional, Kabid KPK PC IMM Sidoarjo, M. Dipo Marihdina P, S.Psi., langsung mencecar DPRD Sidoarjo dengan memaparkan fakta-fakta kelam di lapangan terkait kebijakan publik. Dipo mengkritik keras pelaksanaan program Kemitraan Desa Berdaya dan Mandiri Positif (KDMP) serta ketidakpastian pengawasan eksekutif.

"Kami mempertanyakan urgensi dan keamanan Program KDMP Sidoarjo. Faktanya di lapangan yang diberitakan media, ada tragedi memilukan di mana 5 orang calon manajer KDMP meninggal dunia saat mengikuti pelatihan. Ini keteledoran fatal! Padahal calon manajer KDMP itu harus dibekali dengan skill Manajerial bukan malah skill Dasar Militer yang diberikan. Kami menuntut kejelasan, ke mana masyarakat harus memastikan bahwa KDMP ini benar-benar memutar perekonomian rakyat desa, bukan justru menjadi beban? Kami juga mempertanyakan ke mana wadah mengadu jika melihat ketidaksesuaian prosedur dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak tepat sasaran? Karena beberapa temuan yang kami temukan juga jauh dari kata sesuai, mulai dari anggaran per porsi hingga pembedaan pemorsian kecil dan besar" ujar Dipo.

Lebih lanjut, Dipo menyentil kejanggalan program Popkab Pencak Silat yang diadakan oleh Polresta Sidoarjo, yang dinilai melampaui tupoksi kepolisian dan mengaburkan peran sipil. Dipo juga mendesak DPRD Sidoarjo untuk bersikap jantan mendorong percepatan UU Perampasan Aset ke pemerintah pusat.

"DPRD Sidoarjo harus mendorong UU Perampasan Aset. Ini tamparan keras, mengingat Bupati Sidoarjo sudah mencetak sejarah kelam dengan hattrick 3 kali tersandung kasus korupsi. Kepercayaan publik sudah di titik nadir," tambahnya.

Suasana audiensi sedikit memanas namun masih disertai gelak tawa dari Pihak mahasiswa maupun Dprd ketika Sekretaris Jenderal PC IMM Sidoarjo, Banna Nidham Ulhaq, S.Pd. melemparkan kritik tajam terkait transparansi dan integritas para anggota legislatif dalam merespons aspirasi mahasiswa. Banna secara spesifik memaparkan data angka dan kondisi riil karut-marut MBG di Sidoarjo.

"Mengapa audiensi kami baru diterima pekan ini? Padahal janjinya adalah pekan kemarin. Apakah DPRD sengaja mengulur waktu karena menunggu aksi demo tandingan pro-MBG yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimik Idayana beberapa hari lalu dan ikut menyuarakan juga? Kira-kira ada kongkalikong apa di balik penundaan ini? Jangan sampai program pemenuhan gizi ini dijadikan komoditas politik dan tameng pencitraan, sementara di lapangan mekanismenya masih berantakan," sindir Banna secara terbuka di hadapan pimpinan DPRD.

Sumber foto: PC IMM Sidoarjo

Abdillah Nasih (Ketua DPRD Sidoarjo) Hanya tersenyum dan tidak bisa menjawab ketika mendapat lontaran pertanyaan itu. Kritik terhadap program MBG diperdalam oleh Bagus Arif Rizki Refandi, Presiden Mahasiswa Umsida sekaligus Bidang Kader Koorkom IMM Umsida. Bagus membongkar kebobrokan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanggulangin yang memicu pemborosan anggaran negara secara masif.

"Pola MBG di Sidoarjo ini salah kaprah. Di SPPG Kalitengah Tanggulangin, setiap pagi warga sekitar selalu mengantre untuk menunggu makanan sisa yang melimpah dari dapur. Ini bukti nyata bahwa dapur tidak memasak berdasarkan jumlah pasti penerima, melainkan dilebih-lebihkan. Ini adalah pemborosan dana negara yang terstruktur! Jika dibandingkan dengan SPPG di luar Sidoarjo, manajemen kita sangat tertinggal," beber Bagus.

Bagus juga menjelaskan bagaimana gurita bisnis penyuplai (supplier) MBG skala besar telah menghancurkan mata pencaharian pelaku usaha mikro dan peternak lokal di pasar tradisional. Pengalaman ini dirasakan langsung oleh Bagus selaku pelaku usaha ayam potong dan Dipo sebagai pelaku usaha ayam petelur.

"Supplier besar MBG bergerak egois sehingga mematikan usaha mikro seperti kami. Akibat intervensi pasar yang tidak sehat ini, harga telur di tingkat peternak yang awalnya Rp26.000 per kilo hancur turun drastis menjadi Rp20.000 per kilo. Di sektor ayam potong, pasokan dari pabrik ke pedagang pasar tradisional yang awalnya bisa mengambil 100 kg per hari, kini dipangkas paksa menjadi hanya 75 kg per hari karena dialihkan ke supplier MBG yang dianggap lebih menggiurkan. Pemerintah sukses mematikan ekonomi rakyat kecil demi program ini," cecar Bagus.

Sebagai penutup, Ketua Umum PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, S.T., menyampaikan orasi pamungkasnya terkait akumulasi isu lokal yang mengancam masa depan Kabupaten Sidoarjo. Satria menyoroti masalah penanganan lumpur Lapindo yang stagnan meskipun debit lumpur terus naik secara fluktuatif di beberapa titik penampungan, akibat tumpang tindih kewenangan antara daerah dan pusat yang mengorbankan hak-hak warga.

Tak hanya itu, Satria juga memaparkan kondisi mengerikan mengenai Sidoarjo yang kini menduduki peringkat ke-3 sebagai kota dengan kasus HIV terbesar di Jawa Timur dengan estimasi kumulatif mencapai kurang lebih 7.000 korban berdasarkan Data.

"Sidoarjo ini sudah masuk fase Darurat HIV! Penyakit mematikan ini menyebar cepat melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik tidak steril, hingga penularan dari ibu ke anak. Mengapa penularannya masif? Karena Pemkab dan DPRD menutup mata terhadap menjamurnya tempat prostitusi ilegal yang menjadi sarang utama penularan virus ini. Kami menuntut tindakan tegas untuk meratakan dan menutup total lokalisasi terselubung, seperti prostitusi liar di Tangkis Porong, kawasan Tol HK Jabon, dan titik-titik hitam lainnya di Sidoarjo. Ini bom waktu bagi generasi muda Sidoarjo!" tegas Satria.

Mendengar rentetan data dan tuntutan menohok tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama Zahlul Yussar menyatakan akan segera memanggil jajaran dinas terkait untuk melakukan evaluasi silang (cross-check) atas seluruh temuan IMM Sidoarjo. PC IMM Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal komitmen DPRD ini secara ketat, dan siap kembali menurunkan massa dengan eskalasi yang lebih besar jika tuntutan ini hanya berakhir menjadi catatan di atas kertas. Disamping itu Hasil dari audiensi kali ini tidak kemudian menjadi akhir, tapi akan menjadi tindakan yang berkelanjutan kedepannya, karena kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis daripada pemerintah sidoarjo sebagai penopang kebutuhan masyarakat hari ini

Penulis: Dipo (KPK PC IMM SIDOARJO) 

Editor: Tiffany's