Audiensi DPD IMM Jawa Timur Bersama DPD RI Ning Lia, Soroti Tanwir, MBG, Media, dan PTN-BH

DPDIMMJATIM - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur melakukan audiensi kebangksaan dengan Senator Republik Indonesia Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., pada Minggu, 5 Oktober 2025 di kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

Dalam audiensi ini, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan beberapa aspirasi dan diskusi terkait tidak adanya pembatasan kuota mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum (PTNBH), Media digital yang berfokus pada ekonomi kreatif  di tingkat Jawa Timur, yakni Media Jawa Timur 24 Jam, dan pengarahan Tanwir Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Malang, Provinsi Jawa Timur pada 29 Oktober 2025. 

Pada audiensi ini dari DPD IMM Jawa Timur dihadiri oleh sejumlah 8 pengurus harian, termasuk Devi Kurniawan selaku Ketua Umum IMM Jawa Timur yang didampingi oleh 7 pengurus lainnya dari berbagai bidang, seperti bidang media, bidang hikmah, politik, dan kajian publik, bidang hukum dan HAM.

Pada pembahasan Tanwir IMM di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur nantinya DPD IMM mengharapkan kehadiran dan juga kehadiran dari Senator yang kerap disapa Ning Lia pada acara pembukaan, karena pada agenda nasional ini akan dihadiri Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Kami dari DPD IMM Jatim mengharapkan arahan dan juga petunjuk dari Ibu Ning Lia sekaligus kehadiran Ibu pada acara pembukaan yang akan dilaksnakan pada 29 Oktober 2025," ucap Devi Kurniawan selaku Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur. 

"Insya allah saya bisa hadir, dan tentunya kita akan memberikan arahan dan dukungan untuk kelancarakan kegiatan, insa allah Ketua juga akan hadir karena tidak ada jadwal di tanggal tersebut" Jawab Ning Lia. 

Pembahasan DPD IMM Jawa Timur kemudian membahas ekonomi kreatif yang dilakukan di bidang media dan komunikasi, yang sudah mengerjakan media Jawa Timur 24 Jam dan aktif dalam memberikan informasi yang update dan bisa dipercaya, yang disampaikan oleh Ketua Bidang Media dan Komunikasi, Mumtadz Zaid Bin Tsabit. 

"Kami dari DPD IMM Jawa Timur lantas ingin mengurangi angka pengangguran di kalangan para aktivis, dengan mendirikan media Jawa Timur 24 Jam yang mana bisa tersingkronkan ke dalam media-media lokal di kabupaten-kabupaten se Jawa Timur," kata Tsabit.

"Itu bagus Nak, karena kami selaku DPD RI kemarin juga menyoroti bagaimana perkembangan media dan kepedulian kami terhadap jurnalis dan wartawan lokal," jawab Ning Lia. 

"Saya kemarin sempat mendesak agar pajak iklan media lokal itu dihapuskan Nak, karena juga kasian jurnalis-jurnalis lokal tersebut tidak berkembang karena pajak iklan," sambung Ning Lia. 

Dalam disksusi tersebut Ning Lia menyampaikan bahwa media-media lokal semakin terpuruk dan banyak yang tutup karena biaya pembayaran iklan yang cukup menekan media lokal, sementara keuntungan iklan justru laku ke platform media asing. 

Ning Lia pun mendesak pemerintah untuk mengapus PPH dan PPN atas iklan-iklan yang berlaku di media lokal, dan hal tersebut sejalan dengan visi dan misi dari DPD IMM Jawa Timur teruntuk Bidang Media dan Komunikasi. 

Dalam diskusi berikutnya DPD IMM Jawa Timur dan Ning Lia menyoroti tentang kuota mahasiswa PTN-BH yang kini tidak ada barometer atau dasar hukum untuk penerimaan mahasiswa baru di PTN. 

Melalui Bidang Hikmah, Politik, dan Kajian Publik (HPKP) yang diwakili oleh Sekertaris Bidang yakni M. Syahrul Ramdhani A. menyampaikan hasil kajian pentingnya pembatasan penerimaan mahasiswa baru untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

"Ya kami hendak menyampaikan kepada Ibu Lia, bahwa pada penerimaan Mahasiswa Baru untuk PTN itu belum ada hukum yang mengatur terkait pembatasan berapa mahasiswa yang diterima, hal itu kami soroti sangatlah beresiko dan berdampak pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)," ucap Ramdhani. 

"Karena hampir 60% mahasiswa yang ada di Indonesia ini ditampung oleh kampus-kampus swasta, dan tentunya dengan membeludaknya PTN dalam menerima mahasiswa baru bisa saja merusak kualitas dalam pembelajaran di kampus," sambung Ramdhani. 

"Betul itu Nak, kita akan tampung aspirasi dari adik-adik, dan akan kami sampaikan terkait ide tersebut, memang perlu adanya pembatasan, kan kita ini di Indonesia saling melengkapi, tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri, termasuk di bidang pendidikan dan perguruan tinggi," jawab Ning Lia. 

DPD IMM Jawa Timur dan Ning Lia sebelum mengakhiri diskusi ditutup dengan pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas yang tentunya harus ada evaluasi dari berbagai pihak, dikarenakan sudah ada 3 kabupaten di Jawa Timur yang diduga adanya keracunan pada siswa anak ajar saat mengkonsumsi MBG, hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan yang merupakan seorang dari bidang kesehatan. 

Devi berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang sangat bagus dan berdampak ke siswa dalam memperbaiki stunting dan gizi anak didik, namun perlunya evaluasi yang sangat ketat dari pemerintah dalam pengelolaan dan distribusi MBG ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. 

Senator Ning Lia pun menyepakati hal tersebut, dikarenakan anggaran dari MBG ini cukup tinggi, yakni 1 triliun dalam sehari, sehingga harus ada pengawasan ekstra agar dampak dari MBG ini bisa terasa sampai di tingkat pelajar di seluruh Indonesia.***

Penulis: Mumtadz Zaid Bin Tsabit (Kabid Medkom DPD IMM Jawa Timur)

Editor: Mumtadz Zaid Bin Tsabit