Ketua DPD IMM Jatim Desak PLN Evaluasi Menyeluruh atas Pemadaman Listrik Bergilir dan Percepat Transisi Energi Nasional

Sumber foto: Nugroho (DPD IMM Jatim)

DPDIMMJATIM – Ketua DPD IMM Jawa Timur Bidang Hukum dan HAM, Ahmad Nugroho, S.H., M.H., mendesak PT PLN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelayanan kelistrikan menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Timur yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat.

"Saya mendapatkan informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi ini juga berdampak pada sektor pendidikan, usaha kecil, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Ahmad Nugroho.

Menurutnya, PLN perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai penyebab terjadinya pemadaman serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.

"Saya memahami bahwa salah satu akar permasalahan yang disampaikan terkait pemadaman listrik bergilir ini berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata. Namun kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi PLN dan seluruh pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang," lanjutnya.

Menurut Ahmad, sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang melimpah, persoalan pasokan energi primer seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif, serta tata kelola rantai pasok energi yang baik

Ahmad menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik tidak dapat dipandang semata sebagai masalah teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek hukum, pelayanan publik, dan hak asasi manusia.

"Sebagai penyelenggara layanan publik yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat, PLN memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan secara andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi langkah yang sangat penting," tegasnya.

Menurutnya, akses terhadap listrik merupakan bagian penting dari pemenuhan berbagai hak dasar masyarakat. Pemadaman listrik yang terjadi secara berulang dapat berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, akses informasi, hingga menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.

"Dalam perspektif HAM, akses terhadap energi listrik memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi harus ditangani secara cepat, profesional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat," katanya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Jatim itu juga mendesak PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok energi, kinerja pembangkit, kesiapan infrastruktur jaringan, serta sistem distribusi listrik yang menjadi penopang pelayanan kelistrikan nasional.

"Kami meminta PLN mengevaluasi rantai pasok energi, sistem pengadaan bahan bakar pembangkit, manajemen cadangan energi, hingga kesiapan pembangkit dan jaringan distribusi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa pelayanan listrik dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, Ahmad menilai transparansi informasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab gangguan, wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan PLN dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Transparansi merupakan bagian dari prinsip pelayanan publik yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, cepat, dan akurat agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat," tambahnya.

Selain mendesak evaluasi terhadap rantai pasok batubara dan sistem ketenagalistrikan nasional, Ahmad Nugroho menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk mempercepat agenda transisi energi di Indonesia.

"Saya memahami bahwa salah satu akar permasalahan yang disampaikan terkait pemadaman listrik bergilir ini berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata. Namun kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional tidak boleh terlalu bergantung pada satu sumber energi tertentu," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, tenaga air, biomassa, hingga energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional.

"Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa percepatan transisi energi bukan hanya penting dari sisi lingkungan hidup, tetapi juga dari aspek ketahanan energi dan kepastian pelayanan publik. Semakin beragam sumber energi yang kita miliki, maka semakin kecil risiko masyarakat menjadi korban ketika terjadi gangguan pasokan energi primer," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, akses terhadap energi yang andal dan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan transisi energi harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat.

"Transisi energi tidak semata berbicara tentang pengurangan emisi atau isu lingkungan. Lebih dari itu, transisi energi merupakan upaya membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjamin hak masyarakat atas akses energi yang aman, terjangkau, dan berkeadilan. Ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Ahmad juga mendorong pemerintah dan PLN untuk mempercepat implementasi bauran energi nasional sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan energi nasional, sehingga ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki sistem kelistrikan yang lebih andal, tetapi juga mampu menjawab tantangan kebutuhan energi di masa depan secara berkelanjutan," lanjutnya.

Pada akhirnya, Ahmad berharap pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola energi nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.

"Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami berharap PLN tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga melakukan pembenahan struktural terhadap sistem pasokan energi, kinerja pembangkit, dan distribusi listrik agar ketahanan energi nasional semakin kuat serta hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik dapat terlindungi secara optimal," pungkasnya.***

Penulis: Nugroho (DPD IMM Jawa Timur)

Editor: Tiffany's