Menakar Arah Politik Hukum RUU Pemilu, Antara Mewujudkan Rule of Law atau Rule by Law

Sumber foto: Ahmad Asha Rifaldi

DPDIMMJATIM -  Melihat kondisi hari ini nampaknya pembahasan RUU Pemilu akan Kembali dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Memang secara dalih telihat sangat normatif yaitu penyempurnaan sistem, kepastian hukum, dan penguatan demokrasi. Akan tetapi, persoalanya publik hari ini sudah dapat dipahami. Tentu, disetiap adanya perubahan terkait dengan peraturan undang-undang selalu tidak pernal netral. Pada intinya, hanya saja menentukan antara siapa yang bisa bertarung mengikuti kontestasi dan siapa yang tersingkir. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga mengatur bagimana kekuasaan itu diproduksi. Sehingga dari situlah kemudian memunculkan pertanyaan. "Apakah hukum hari ini masih menjadi corong demokrasi, atau justru malah bergeser menjadi alat pengontrol dan pengatur kekuasaan saja". Seharusnya, ini menjadi refeksi bersama "jangan jadikan hukum itu hanya sebagi alat administratif tapi jadikan hukum itu sebagi supremasi yang subtantif".

Jika kita pahami lebih mendalam, sebenarnya konstitusi kita sudah memberikan rambu batasan yang sangat tegas. Seperti halnya, jika mengacu pada perinsip negara hukum yang termuat dalam konstitusi di dalam pasal 1 ayat 3. Mekanisme pemilu juga diataur didalam Pasal 22E didalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwasanya pemilu yang harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara Pasal 6A memastikan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dari pasal tersebut, sudah sangat jelas barometer demokrasi harus terbuka dan kompetitif. Akan tetapi, hal ini sangat berbeda jauh dengan praktik legislasi yang terjadi hari ini, hanya berfokus pada formalitas saja tanpa mempertimbangkan keadilan yang subtansi. Sehingga kemudian problem tersebut juga terlihat dalam kaitanya antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika dilihat secara prosedur, memang antara UU Pemilu dan UU Pilkada memiliki perbedaan. Hanya saja, perbedan itu secara teoritis antara nasional dan lokal saja. Akan tetapi, jika dipahami lebih mendalam dari paradigma persoalan hukum. Hal tersebut, justru melahirkan paradoks hukum yaitu antara norma yang tidak sinkron dan mekanisme sengketa yang berbeda. Sehingga berpotensi munculnya konflik kewenangan antar lembaga.

Kondisi tersebut, tentu berdampak sangat besar. Seperti munculnya sengketa pemilu dan pilkada semakin kompleks, bukan hanya soal hasil tetapi juga berkaitan dengan administrasi. Ini menujukkan bahwasanya grend design yang belum singkron, mengutip apa yang disampikan oleh Prof. Saldi Isra “sebenernya yang menjadi problem utama sistem pemilu Indonesia bukan kekurangan aturan, melainkan ketiadaan desain yang utuh”. Ini menunjukkan, bahawasanya jika revisi yang dijalankan hanya untuk dasar kepentingan bukan untuk membuat grend design yang baru, hal tersebut hanya akan memperpanjang permasalahan saja. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya merujuk pada Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Pada intinya, putusan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang yang sistematis dalam pemilu. Tidak hanya sistem melainkan telah membuka berbagai opsi desain keserentakan pemilu yang lebih rasional. Intinya, sistem yang dibuat itu untuk memperkuat demokrasi, bukan pengimplementasian sistem lama. Harusnya jika sudah ada putusan mahkamah konstitusi ini menjadi putusan yang final. Sehingga dalam praktiknya putusan tersebut hanya dijadikan rujukan formal bukan untuk dijadikan pedoman. Akhirnya, yang terjadi Adalah munculnya gejala rule by law mulai tampak. hukum tetap dijalankan, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan semangat konstitusi.

Menyoroti persolan yang sangat krusial berkaitan dengan presidential threshold, memang jika dilihat secara perinsip batasan ini dipertahankan atas nama stabilitas. Jika dilihat secara empiris memang ini sangat membatasi kompetisi. Kritik terhadap permasalahan tersebut sebenarnya sudah lama disampikan oleh Prof Mahfud MD beliau menegaskan bahawasanya “hukum di Indonesia kerap kali ditarik ke pentingan politik praktis”. Jika dipahami dalam konteks pemilu ini menjadi peringatan yang sangat relevan. "kenapa demikian, Kita bisa menela'ah ketika aturan dirancang oleh pihak yang bersangkutan tentu jika mengharap netralitas dan keadilan sangat jauh dari harapan. Permasalahan utamanya terdapt di struktur kelembagaan yaitu dapat kita lihat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, DPR memegang kekuasaan legislasi yang sangat besar. Tetapi dalam RUU Pemilu, posisi ini tidak netral. Partai politik menyusun aturan yang akan menentukan masa depan kompetisi mereka sendiri. Konflik kepentingan bukan sekadar kemungkinan tapi melekat dalam prosesnya.

Seharusnya dalam RUU Pemilu ini menjadi momentum dalam menyelaraskan dan memperbaiki sistem dan membuat grend design yang selaras dengan konstitusi yaitu dengan mengintegrasikan UU Pemilu dan UU Pilkada, serta menjadikan putusan MK sebagai dasar pijakan bukan dijadikan formalitas kepentingan politis saja. Jika arah RUU Pemilu ini hanya bersifat prosedural untuk kepentingan kekuasaan dan konsolidasi politik ini menunjukkan bahwasanya muncul pergeseran negara hukum antara rule of law dan rule by law dijadikan alat untuk merusak sistem dengan cara prosedural. Ini juga menjadi acuan landasan utama "Antara Rule of Law atau Rule by Law dalam RUU Pemilu". Rule of law menuntut hukum berdiri di atas kekuasaan membuka akses politik, melindungi hak warga negara, dan memastikan kompetisi yang adil. Sebaliknya, rule by law menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi tanpa terlihat melanggar konstitusi.

Ini menjadi perhatian sangat penting karen RUU Pemilu hari ini berpijak diantara Rule of Law atau Rule by Law. Jika memang kebutuhanya untuk tetap tunduk pada konstitusi, memperluas kompetisi, menyederhanakan sistem serta menghapus hambatan strukturan maka perisip negara hukum dan demokarasi masih dijunjung tinggi. Akan tetapi sebaliknya, jika hanya dijadikan untuk merapikan prosedur tanpa mengubah substansi, maka sudah dapat dipastikan akan menjadi aturn kepentingan kekuasaan yang diperhalus terlihat sangat legal dan konstitusional. Tetapi, pembatasan ini menunjukkan RUU Pemilu ini bukan hanya sekedar merubah teks. Melainkan, soal arah baru dalam sistem pemilu di Indonesia. Yang perlu kita pahami hari ini adalah “Demokrasi tidak selalu dirusak secara terang-terangan, akan tetapi bisa dipersempit secara legal dengan kekuasaan melalui hukum yang tampak sah”.***

Penulis: Ahmad Asha Rifaldi (Kader IMM Ponorogo)

Editor: Tiffany's