Diskusi September In Memoriam IMM Jember: Menyampaikan Catatan Kritis Terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sumber foto: PC IMM Jember

DPDIMMJATIM - 30 September 2026, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Jember menyelenggarakan agenda diskusi publik bertajuk "September In Memoriam: Catatan Kritis Pemerintahan Prabowo–Gibran" pada Rabu (30/9). Forum ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi sejarah sekaligus upaya mengkritisi arah konsolidasi demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini.

Dalam ruang forum tersebut, IMM Jember mengupas tuntas rentetan peristiwa sejarah kelam pada bulan September mengenai penegakan HAM yang hingga hari ini belum mendapatkan kejelasan hukum yang adil di era rezim Prabowo–Gibran. IMM secara tajam menyoroti perubahan dan pergeseran karakter institusi negara sejak Orde Baru hingga kondisi terkini. IMM menilai bahwa saat ini telah terjadi pelemahan Reformasi yang berbalik arah dan mengalami mati suri, di mana sarana kedaulatan rakyat terus terdegradasi melalui kebijakan serta tindakan berbagai lembaga negara.

Berdasarkan hasil diskusi, IMM Kabupaten Jember menelaah tiga realitas sosial mendasar yang menjadi indikator kemunduran demokrasi saat ini. Terjadi pengikisan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar-lembaga negara. Hal ini tecermin dari berlanjutnya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), distorsi otonomi daerah, serta dominasi kekuasaan yang memperlemah independensi lembaga legislatif dan yudikatif.

Terjadi pembatasan terhadap kebebasan sipil (civil space) di muka umum. Tekanan, intimidasi, serta potensi kriminalisasi terhadap suara-suara kritis masyarakat sipil dan mahasiswa menjadi ancaman nyata bagi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elite kerap meminggirkan realitas sosial di tingkat akar rumput (grassroots). Berbagai regulasi dan kebijakan ekonomi-politik saat ini berdampak langsung pada semakin terhimpitnya kesejahteraan masyarakat bawah, marjinalisasi sosial, serta minimnya perlindungan hak-hak dasar rakyat.

Sebagai luaran konkrit dari diskusi September In Memoriam, IMM Kabupaten Jember merumuskan 6 Catatan Kritis Utama terhadap penyelenggaraan pemerintahan Prabowo–Gibran. Menuntut pengembalian hakikat, marwah, dan wewenang pejabat publik agar kembali pada fungsi pelayanan masyarakat sesuai amanat konstitusi dan etika bernegara, bukan demi kepentingan elite atau kelompok tertentu.

Mengkritik keras buruknya pola komunikasi publik pemerintah yang terkesan defensif, tidak transparan, dan kerap memicu disinformasi serta ketidakpastian di tengah masyarakat. Mendorong sektor pendidikan untuk dijadikan prioritas utama pembangunan bangsa melalui alokasi APBN yang berfokus pada peningkatan mutu dan pemerataan akses, bukan sekadar pelengkap di tengah besarnya anggaran proyek fisik.

Menolak ketergantungan pendapatan negara yang berlebihan pada pemungutan pajak rakyat kecil, serta menuntut optimalisasi penerimaan negara dari pengawasan sektor strategis dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara adil.

Menyoroti disorientasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih agar tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi, melainkan benar-benar berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Menyesalkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan tata kelola program MBG yang mengakibatkan maraknya insiden keracunan di berbagai daerah. IMM menuntut evaluasi total terhadap standar operasional, kualitas pangan, serta akuntabilitas pelaksana di lapangan.

      IMM Kabupaten Jember menegaskan kembali prinsip dasar bernegara: Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat secara konstitusional, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Untuk itu, konsep kesadaran hukum dan pendidikan politik kritis harus terus dirawat dan dihidupkan dalam setiap sanubari masyarakat. Maka kami akan menjadi peran oposisi terhadap pemerintah guna menjalankan fungsi Checks and Balances dengan membentuk komunitas gerakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAYANGAN ,dengan lingkup kedaerahan guna menjaga peran dan fungsi agent of control sebagai gerakkan tandingan pemerintahan

     Melalui momentum September In Memoriam ini, IMM Kabupaten Jember mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus merawat ingatan kolektif, menolak lupa, serta konsisten mengawal jalannya demokrasi dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Penulis: Kabid HPKP PC IMM Kabupaten Jember

Editor: Tiffany's