DPRD Jember Diarak Mahasiswa, IMM Desak Pemerintah Tuntaskan Darurat Pendidikan

Sumber foto: Aksi PC IMM Jember

DPDIMMJATIM - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Jember mengajak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember berjalan bersama massa aksi menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dalam demonstrasi bertajuk “Darurat Pendidikan Kabupaten Jember”, Kamis (22/10/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa agar pemerintah daerah dan wakil rakyat terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Jember.

Aksi yang diikuti kader IMM se-Kabupaten Jember itu dimulai dari Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Jember dan dilanjutkan ke Kantor Pemkab Jember. Setibanya di kantor DPRD, massa meminta pimpinan dan anggota dewan berjalan bersama mahasiswa menuju Kantor Pemkab Jember untuk menyampaikan tuntutan perbaikan pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong keterlibatan langsung para wakil rakyat dalam mengawal aspirasi mahasiswa. IMM menilai persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan dan program administratif, tetapi membutuhkan kebijakan konkret, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut adalah angka anak tidak sekolah di Kabupaten Jember yang disebut mencapai sekitar 23.000 anak. Angka tersebut menempatkan Jember pada posisi tertinggi kedua di Jawa Timur. Bagi IMM, kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah karena masih banyak anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara layak.

Selain persoalan anak tidak sekolah, IMM Jember turut menyuarakan sejumlah persoalan lain, mulai dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan guru, hingga transparansi serta keadilan dalam penyaluran beasiswa pemerintah daerah.

Dalam rangkaian aksi tersebut, massa diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Jember, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Namun, Bupati Jember tidak menemui massa aksi.

IMM Jember menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam ruang dialog tersebut. Menurut IMM, persoalan pendidikan membutuhkan komitmen dan kepemimpinan langsung dari pemerintah daerah agar berbagai tuntutan masyarakat tidak berhenti sebagai aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi.

Melalui aksi tersebut, IMM Jember menyampaikan tujuh tuntutan, yakni penyusunan peraturan daerah tentang pengentasan dan penanganan anak tidak sekolah, jaminan keamanan di lingkungan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, transparansi penyaluran beasiswa, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan, khususnya untuk pengentasan anak tidak sekolah di Kabupaten Jember.

IMM juga mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan melalui agenda kebijakan yang konkret, transparan, dan dapat dievaluasi oleh publik. Keterlibatan DPRD dalam mengawal persoalan pendidikan dinilai penting agar aspirasi mahasiswa dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.

Bagi IMM Jember, pendidikan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi. Karena itu, persoalan puluhan ribu anak yang belum mengakses pendidikan harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh berhenti pada pendataan maupun janji penyelesaian.

Melalui aksi “Darurat Pendidikan Kabupaten Jember”, IMM menegaskan akan terus mengawal kebijakan pendidikan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial dan masa depan generasi bangsa.***

Penulis:  Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP)

Editor: Tiffany's